KEMISKINAN

KEMISKINAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

            Kemiskinan sesungguhnya telah menjadi masalah dunia sejak berabad- abad lalu. Namun, realitasnya, hingga kini kemiskinan masih menjadi bagian dari persoalan terberat dan paling krusial di dunia ini. Teknologi boleh semakin maju, negara-negara merdeka semakin banyak, dan negara-negara kaya boleh saja kian bertambah (pun semakin kaya). Tetapi, jumlah orang miskin di dunia tak kunjung berkurang. Kemiskinan bahkan telah bertransformasi menjadi wajah teror yang menghantuidunia
Bagaimana gambaran kemiskinan yang melingkupi kita saat ini? Data World Bank 2006 menunjukkan, setidaknya terdapat 1,1 milyar penduduk miskin di dunia. Jumlah penduduk miskin di Indonesia (yang dikategorikan supermiskin

oleh World Bank) pada tahun 2007 mencapai 39 juta orang atau 17,75 persen dari total populasi.

            Dalam sebuah Negara yang Sedang Berkembang (NSB) banyak sekali permasalahan-permasalahan yang sangat komplek untuk ditangani yang terkadang hal ini menjadi sebuah penghambat bagi perkembangan negara untuk maju tahap selanjutnya.
Salah satu permasalahan yang menjadi prioritas perhatian dari pemerintah adalah kemiskinan, hal ini pun sangatlah berpengaruh besar terhadap perkembangan negara. Tingkat perkembangan jumlah penduduk yang tinggi dan tingkat kemiskinan yang mengikutinya mesti dijadikan pemicu bagi kelancaran program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah dan bukannya menjadi faktor penghambat.
            Namun mengenai masalah kemiskinan ini bukan hanya dialami oleh NSB saja, bahkan sebuah negara yang maju pun memiliki permasalahan ini, namun tidak separah yang dialami oleh negara yang sedang berkembang. Hal ini tercermin dari konferensi tingkat tinggi dunia yang berhasil menggelar Deklarasi dan Program Aksi untuk Pembangunan Sosial (World Summit in Social Development) di Compenhagen pada tahun 1995.

            Mengenai penanganan permasalahan kemiskinan ini beberapa usaha yang dilakukan oleh pihak pemerintah ataupun swasta menunjukan bahwa adanya kepedulian untuk meningkatkan perekonomian masayarakat secara keseluruhan seperti yang tertuang dalam UUD Tahun 1945. Berbagai model penanganan kemiskinan yang telah dijalankan cukup banyak, misalnya Program Kesejahteraan Sosial Kelompok Usaha Bersama Keluarga Muda Mandiri (Prokesos KUBE KMM), Tabungan Kesejahteraan Rakyat (Takesra), Kredit Usaha Kesejahteraan Rakyat (Kukesra), Kredit Usaha Kecil Menengah, dan Jaring Pengaman Sosial..
            Pada dekade 1976-1996, persentase penduduk miskin di Indonesia pernah mengalami penurunan yaitu dari 40,1% menjadi 11,3%, namun pada periode 1996-1998 angka ini menjadi 24,29% atau 49,5 juta jiwa. Bahkan International Labour Organization (ILO) memperkirakan jumlah orang miskin di Indonesia mencapai 129,6 juta atau sekitar 66,3% (BPS, 1999). Pada tahun 2002, persentase kemiskinan telah mengalami penurunan, namun secara absolut jumlah mereka masih tergolong tinggi, yaitu 43% atau sekitar 15,6 juta (BPS dan Depsos 2002). Diantara angka tersebut, diduga jumlah fakir miskin relatif banyak. Tanpa mengurangi arti pentingnya pembangunan yang sudah dilakukan, angka kemiskinan tersebut mengindikasikan konsep model yang dibangun belum mampu membentuk sosial ekonomi masyarakat yang tangguh.
            Beberapa koreksi dari para ahli menunjuk, bahwa salah satu permasalahan yang mendasar adalah orientasi pembangunan ekonomi yang kurang berpihak pada golongan berpenghasilan rendah ekonomi (grass root). Kondisi ini tercermin dari konsentrasi industrialisasi berskala menengah ke atas, sehingga sektor ekonomi yang dijalankan oleh sebagian besar masyarakat kurang diperhitungkan.

1.2 Rumusan Masalah

1.      Apa yang di maksud dengan kemiskinan?

2.      Apa penyebab terjadinya kemiskinan? 

3.      Apa saja kriteria kemiskinan?

4.      Bagaimana potret kemiskinan di Indonesia?                                                      

1.3 Tujuan dan Manfaat Penulisan

            Tujuan utama penulisan adalah menggambarkan bagaimana kemiskinan dapat coba diatasi dengan berbagai program penanggulangan kemiskinan yang sudah dilaksanakan pemerintah dan peran aktif semua anggota masyarakat guna mendukung program tersebut agar berjalan dengan baik dan menuai hasil yang diharapkan.

BAB II

LANDASAN TEORI DAN HUKUM

1. UU nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

    bab IV tentang penanggulangan kemiskinan:

            -pasal 19

            -pasal 20

            -pasal 21

            -pasal 22

            -pasal 23

2. UU nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional          

 

BAB III

ANALISIS (KAJIAN) DATA

2.1  Definisi Kemiskinan

            Menurut Suparlan (1995: xi) kemiskinan dapat didefinisikan sebagai

suatu standar tingkat hidup yang rendah, yaitu adanya suatu tingkat

kekurangan materi pada sejumlah atau golongan orang dibandingkan dengan

standar kehidupan yang umum berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Standar kehidupan yang rendah ini secara langsung tampak pengaruhnya

terhadap tingkat kesehatan, kehidupan moral, dan rasa harga diri dari mereka

yang tergolong sebagai orang miskin.

            Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (1993: 3) menjelaskan kemiskinan adalah situasi serba kekurangan yang terjadi bukan karena

dikehendaki oleh si miskin, melainkan karena tidak dapat dihindari dengan

kekuatan yang ada padanya. Pendapat lain dikemukakan oleh Ala dalam

Setyawan (2001: 120) yang menyatakan kemiskinan adalah adanya gap atau

jurang antara nilai-nilai utama yang diakumulasikan dengan pemenuhan kebutuhan akan nilai-nilai tersebut secara layak.

            Menurut Chambers dalam Ala (1996:18), ada lima ketidakberuntungan yang melingkari kehidupanorang atau keluarga miskin yaitu:

a. kemiskinan (poverty);

b. fisik yang lemah (physical weakness);

c. kerentanan (vulnerability);

d. keterisolasian (isolation);

e. ketidakberdayaan (powerlessness).

kelima hal tersebut merupakan kondisi nyata yang ada pada masyarakat

miskin di negara berkembang.                              

 Kemiskinan menurut Kantor Menteri Negara Kependudukan/ BKKBN

(1996: 10) adalah suatu keadaan di mana seseorang tidak sanggup

memelihara dirinya sendiri dengan taraf kehidupan yang dimiliki dan juga

tidak mampu memanfaatkan tenaga, mental maupun fisiknya untuk

memenuhi kebutuhannya.

Miskin atau kurang sejahtera dalam pengertian Pembangunan Keluarga Sejahtera diidentikkan dengan kondisi keluarga

sebagai berikut:

1. Pra Sejahtera, adalah keluarga-keluarga yang belum dapat memenuhi

    kebutuhan dasarnya secara minimal, seperti kebutuhan spiritual, pangan,

    sandang, papan, kesehatan, dan keluarga berencana. Secara operasional

    mereka tampak dalam ketidakmampuan untuk memenuhi salah satu

    indikator sebagai berikut:

    a. Menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya;

    b. Makan minimal 2 kali per hari;

    c. Pakaian lebih dari satu pasang;

    d. Sebagian besar lantai rumahnya bukan dari tanah;

     e. Jika sakit dibawa ke sarana kesehatan.

2. Keluarga Sejahtera I, adalah keluarga-keluarga yang telah dapat memenuhi

    kebutuhan dasarnya secara minimal, tetapi belum dapat memenuhi

    kebutuhan sosial dan psikologis, seperti kebutuhan pendidikan, interaksi

    dalam keluarga, interaksi dengan lingkungan tempat tinggal dan

    transportasi. Secara operasional mereka tidak mampu memenuhi salah satu

    indikator sebagai berikut:

    a. Menjalankan ibadah secara teratur;

    b. Minimal seminggu sekali makan daging/telur/ikan;

    c. Minimal memiliki baju baru sekali dalam setahun;

    d. Luas lantai rumah rata-rata 8 m² per anggota keluarga;

    e. Tidak ada anggota keluarga yang berusia 10 – 60 tahun yang buta huruf

        latin;

    f. Semua anak berusia 7 sampai dengan 15 tahun bersekolah;

    g. Salah satu anggota keluarga memiliki penghasilan tetap;

    h. Dalam 3 bulan terakhir tidak sakit dan masih dapat melaksanakan

        fungsinya dengan baik.

           

            Diketahui pula bahwa keadaan yang serba kekurangan ini terjadi

bukan seluruhnya karena kehendak keluarga yang bersangkutan tetapi karena

keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki oleh keluarga sehingga telah

membuat mereka termasuk keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera I.

Keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera I itu dibagi atas dua kelompok, yaitu:

1. Karena alasan ekonomi/keluarga miskin yaitu keluarga yang menurut

    kemampuan ekonominya lemah dan miskin. Keluarga-keluarga semacam

    ini mempunyai sifat seperti yang dalam indikator yang dikembangkan oleh

    BPS dan Bappenas, yaitu keluarga yang secara ekonomis memang miskin

    atau sangat miskin dan belum bisa menyediakan keperluan pokoknya

    dengan baik;

2. Karena alasan non ekonomi yaitu keluarga yang kemiskinannya bukan

    karena pada harta/uang atau kemampuan untuk mendukung ekonomi

    keluarganya tetapi miskin kepeduliannya untuk mengubah hidupnya

    menjadi lebih sejahtera misalnya dalam hal partisipasi pembangunan dan

    kesehatan dengan membiarkan rumahnya masih berlantai tanah padahal

    sebenarnya ia mampu untuk memplester lantai rumahnya atau kalau

    anaknya sakit tidak dibawa/diperiksa ke puskesmas.

            Dengan demikian dana Kukesra dimaksudkan untuk diberikan kepada

    keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera I alasan ekonomi yang mempunyai usaha

    ekonomi produktif.

2.2  Penyebab Kemiskinan

            Sen dalam Ismawan (2003: 102) mengutarakan bahwa penyebab kemiskinan dan keterbelakangan adalah persoalan aksesibilitas. Akibat

keterbatasan dan ketertiadaan akses maka manusia mempunyai keterbatasan

(bahkan tidak ada) pilihan untuk mengembangkan hidupnya, kecuali

menjalankan apa terpaksa saat ini yang dapat dilakukan (bukan apa yang

seharusnya dilakukan). Dengan demikian manusia mempunyai keterbatasan

dalam melakukan pilihan, akibatnya potensi manusia untuk mengembangkan

hidupnya menjadi terhambat.

            Menurut Kuncoro (2000: 107) yang mengutip Sharp, penyebab kemiskinan adalah:

1. Secara mikro kemiskinan minimal karena adanya ketidaksamaan pola

    kepemilikan sumber daya yang menimbulkan distribusi pendapatan yang

    timpang. Penduduk miskin hanya memiliki sumber daya dalam jumlah

    terbatas dan kualitasnya rendah;

2. Kemiskinan muncul akibat perbedaan dalam kualitas sumberdaya manusia.

    Kualitas sumber daya manusia yang rendah berarti produktivitasnya

    rendah, yang pada gilirannya upahnya rendah. Rendahnya kualitas sumber

    daya ini karena rendahnya pendidikan, nasib yang kurang beruntung,

     adanya diskriminasi, atau karena keturunan;

3. Kemiskinan muncul akibat perbedaan akses dalam modal.

    Ketiga penyebab kemiskinan ini bermuara pada teori lingkaran setan              kemiskinan (vicious circle poverty). Adanya keterbelakangan, ketidaksempurnaan pasar, dan kurangnya modal menyebabkan rendahnya produktivitas sehingga mengakibatkan rendahnya pendapatan yang mereka

terima.  

            

2.3  Kriteria Kemiskinan

            Berdasarkan studi SMERU, Suharto (2006:132) menunjukkan sembilan           kriteria yang menandai kemiskinan:

1)      Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar (sandang,pangan dan papan).

2)      Ketidak mampuan untuk berusaha karena cacat fisik maupun mental.

3)      Ketidakmampuan dan ketidakberuntungan soaial (anak terlantar,wanita korban tindak kekerasan rumah tangga, janda miskin, kelompok marjinal dan terpencil).

4)      Rendahnya kualitas sumberdaya manusia (buta huruf,rendahnya pendidikan dan keterampilan ,sakit-sakitan) dan keterbatasan sumber alam (tanah tidak subur,lokasi terpencil,ketiadaan infrastruktur jalan,listrik,air).

5)      Kerentanan terhadap goncangan yang bersifat individual (rendahnya pendapatan dan asset), maupun massal (rendahnya modal sosial, ketiadaan fasilitas umum).

6)      Ketiadaan akses terhdap lapangan kerja dan mata pencaharian yang memadai dan berkesinambungan.

7)      Ketiadaan akses terhadap kebutuhan hidup dasar lainnya (kesehatan,pendidika,sanitasi,air bersih dan transportasi).

8)      Ketiadaan jaminan masa depan (karena tiadanya investasi untuk pendidikan dan keluarga atau tidak adanya perlindungan sosial dari negara dan masyarakat).

9)      Ketidakterlibatan dalam kegiatan sosial masyarakat.

 

2.4  Potret kemiskinan di Indonesia

            Indonesia adalah negara yang masih menghadapi problema kemiskinan akut. Belum lama ini, media Indonesia menyajikan hasil survei terhadap 480 responden yang diambil secara acak dari daftar pemilik telepon enem kota besar di Indonesia (Jakarta,Bandung,Yogyakarta,Surabaya,Medan dan Makassar).Responden ditanya bagaimana pendapatnya dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari saat ini, apakah dirasakan semakin berat atau ringan.           

            Mayoritas responden (73%) merasakan bahwa pemenuhan kebutuhan sehari-hari semakin berat, sebanyak 21% responden merasakan sama saja dan hanya 6% yang merasakan semakin ringan. Ketika ditanyakan apakah sekarang ini sulit mencari pekerjaan  baru dirasakan semakin sulit atau semakin mudah, sebagian besar (89%) merasakan semakin sulit mencari pekerjaan baru, sebanyak 5% responden merasakan sama saja, 4% merasakan makin mudah dan 2% tidak tahu.

            Hasil survei ini sejalan dengan wajah kemiskinan agregat, baik berdasarkan garis kemiskinan (poverty line) dari Badan Pusat Statistik (BPS), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human development index (HDI) dari United Nations Development Programme (UNDP), maupun garis kemiskinan $S per hari yang dikembangkan Bank Dunia.

            Institude for development of economics and finance (Indef) memproyeksikan jumlah penduduk miskin pada tahun 2009 mencapai 40 juta orang (16,8%). Jumlah ini meningkat sekitar 5 juta dibandingkan hasil survei BPS pada Maret 2008, yang mencatat penduduk miskin sebanyak 35 juta jiwa (15,4%).

            Pada tahub 2007, jumlah penduduk miskin adalah 37,17 juta orang atau 16,58% dari total penduduk Indonesia. Satu tahun sebelumnya, jumlah penduduk miskin Indonesia sebanyak 39,9 juta orang atau sebesar 17,75%  dari total jumlah penduduk Indonesia tahun tersebut. Meskipun terjadi penurunan sebesar 2,13 juta jiwa,secara absolute angka ini tetap saja besar melampaui keseluruhan jumlah penduduk Selandia Baru(4 juta), Australia (12 juta), dan Malaysia (25 juta).

Angka kemiskinan ini menggunakan poverty line dari BPS sekitar Rp5.500 per kapita per hari.

Jika menggunakan poverty dari Bank Dunia sebesar $2 per kapita per hari, diperkirakan jumlah orang miskin di Indonesia berkisar antara 50-60 % dari total penduduk.

            Laporan United Nations Development Programme (UNDP), Human Development Report 2007/2008, memperlihatkan peringkat IPM Indonesia tahun 2007 berada diurutan 107 dari 177 negara. Selain semakin jauh tertinggal oleh Singapura (peringkat 25), Brunei Darussalam (30), Malaysia (63), Thailand (78), dan Filipina (90), peringkat Indonesia juga sudah terkejar oleh Vietnam (105) yang pada tahun 2006 berada diperingkat 109.Tanpa perbaikan strategi pembangunan ekonomi dan sosial secara mendasar, peringkat IPM Indonesia tidak menutup kemungkinan segera disusul oleh Laos (130), Kamboja (131) dan Myanmar (132) d tahun-tahun mendatang.

            Indikator pokok IPM menggambarkan tingkat kualitas hidup sekaligus kemampuan manusia Indonesia. Indikator angka harapan hidup menunjukkan dimensi umur panjang dan sehat, indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah memperlihatkan keluaran dari dimensi pengetahuan dan indikator kemampuan daya beli mempresentasikan dimensi hidup layak.

            Dengan demikian, rendahnya petringkat IPM Indonesia menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan manusia Indonesia masih berada di tingkat bawah. Bahkan, karena indikator IPM hakekatnya merujuk pada konsep basic human capabilities, dapat dikatakan bahwa kemampuan masyarakat Indonesia untuk memenuhi kebutuhan yang sangat mendasar saja ternyata masih ketar-ketir. Dengan kata lain, alih-alih hidup berkecukupan, masyarakat Indonesia masih belum bisa terbebas dari lilitan kemiskinan.

 BAB IV

KESIMPULAN

            Berdasar uraian di atas dapat dikemukakan, bahwa dalam mengatasi masalah kemiskinan diperlukan kajian yang menyeluruh (comprehensif), sehingga dapat dijadikan acuan dalam merancang program pembangunan kesejahteraan sosial yang lebih menekankan pada konsep pertolongan. Pada konsep pemberdayaan, pemberdayaan dapat diartikan sebagai upaya untuk menolong yang lemah atau tidak berdaya (powerless) agar mampu (berdaya) baik secara fisik, mental dan pikiran untuk mencapai kesejahteraan sosial hidupnya. Dalam konteks ini, mereka dipandang sebagai aktor yang mempunyai peran penting untuk mengatasi masalahnya.

DAFTAR PUSTAKA

Suharto,Edi.2009.Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di    Indonesia.Bandung:Alfabeta

UU nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional  

UU nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosia